Foto tersebut beredar pada Kamis, 27 Februari 2025, menunjukkan Menteri Bahlil mengenakan setelan kantor dan duduk santai bersama empat pria dewasa dalam sebuah ruangan. Dalam gambar itu, ia terlihat tengah berbicara sembari memegang mata dengan jari tengah, sementara Muhammad Makmun dan Fakhruddin duduk berhadapan dengannya. Makmun, yang baru dua hari dilantik sebagai Deputi Dukungan Bisnis BPMA, tampak mengenakan baju biru lengan panjang, sedangkan Fakhruddin duduk di tengah.
Pertemuan itu pun memunculkan spekulasi. Beredar dugaan bahwa pertemuan tersebut berkaitan dengan lobi-lobi jabatan di BPMA yang berada di bawah kewenangan Menteri Bahlil. Rumor yang berkembang menyebutkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Bahlil diduga meminta manajemen BPMA untuk mengangkat Fakhruddin sebagai salah satu komisi pengawas BPMA sebagai imbalan atas pengangkatan Nasri sebagai Kepala BPMA periode 2025-2030.
Sebagaimana diketahui, Nasri sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Internal BPMA dan merupakan salah satu dari tiga calon yang diajukan Plt. Gubernur Aceh, Safrizal, kepada Menteri ESDM. Dua calon lainnya adalah Nizar Saputra dan Muhammad Najib. Nasri akhirnya terpilih dan diangkat menjadi Kepala BPMA menggantikan Teuku Mohamad Faisal.
Pengangkatan Nasri ini pun memicu spekulasi adanya persaingan politik di dalam BPMA. Sumber internal BPMA yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa terjadi perang urat saraf antara dua kubu di tubuh Partai Golkar, yakni kelompok Bahlil dan kelompok Abu Rizal Bakrie. Teuku Mohamad Faisal disebut-sebut sebagai orang dekat Abu Rizal Bakrie, sementara Nasri diduga merupakan bagian dari kelompok Bahlil.
“Geng HMI main di BPMA bang, antara geng Abu Rizal dan Bahlil,” ujar sumber tersebut.
Hubungan antara Menteri Bahlil, Fakhruddin, dan Muhammad Makmun sendiri tidak bisa dipisahkan dari latar belakang mereka sebagai kader HMI. Bahlil merupakan junior Fakhruddin di HMI, sementara Makmun pernah menjabat sebagai Ketua Badko HMI Kota Banda Aceh.
Sementara itu, polemik juga muncul terkait pengangkatan Nasri sebagai Kepala BPMA. SK pengangkatannya dinilai melanggar prosedur karena tidak melalui mekanisme sekretariat dan tidak ada surat resmi dari Gubernur Aceh. Keputusan ini dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2015 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
“Seharusnya, atas usulan Gubernur, bukan Pj Gubernur, karena Pj Gubernur tidak memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi. SK ini bisa dianggap ilegal karena tidak melalui bagian hukum dan Irjen ESDM,” ungkap sumber tersebut.
Dengan munculnya berbagai isu ini, pertarungan politik di BPMA semakin menarik untuk disimak. Apakah benar ada tarik-menarik kepentingan antara dua kubu di Partai Golkar? Atau ini sekadar spekulasi di tengah dinamika peralihan kepemimpinan BPMA? Jawabannya masih menjadi tanda tanya besar.