Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp286,82 triliun (ADHB) atau Rp156,76 triliun (ADHK), dengan sektor pertambangan masih menjadi penyumbang terbesar, yakni 29,47%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi komponen dominan dengan kontribusi sebesar 46,32%.
Meski demikian, neraca perdagangan Kalimantan Selatan mengalami penurunan. Surplus perdagangan pada Januari 2025 tercatat sebesar USD 807,43 juta, turun 27,67% dibandingkan bulan sebelumnya. Di sisi lain, tingkat inflasi tetap terkendali, yakni sebesar 0,62% (yoy), lebih rendah dari inflasi nasional yang mencapai 0,76%. Kota Tanjung, Kabupaten Tabalong, mencatat inflasi tertinggi sebesar 1,46%, sedangkan Kotabaru mengalami deflasi -1,29%.
Penerimaan Negara Tertekan, Realisasi Belanja Turun
Target pendapatan APBN di Kalimantan Selatan tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp22,02 triliun. Namun, hingga Januari 2025, realisasinya baru mencapai Rp106,88 miliar atau 0,49% dari target. Capaian ini mengalami kontraksi signifikan sebesar 91,25% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih mendominasi dengan kontribusi 95%. Namun, penerimaan perpajakan mengalami kontraksi, terutama pada PPN yang turun drastis hingga -534,79% akibat peningkatan restitusi. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas juga turun sebesar 18,31% karena perpindahan Wajib Pajak Cabang ke kantor pusatnya.
Sementara itu, dari sisi belanja negara, realisasi belanja mencapai Rp3,06 triliun atau 7,90% dari pagu, mengalami penurunan sebesar 32,28% dibandingkan tahun lalu. Penurunan ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025.
Kinerja APBD: Pendapatan dan Belanja Daerah Masih Terkontraksi
Kinerja APBD Kalimantan Selatan pada Januari 2025 menunjukkan perlambatan. Pendapatan daerah baru mencapai Rp1,47 triliun atau 3,52% dari target, mengalami kontraksi sebesar -70,61% dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, belanja daerah baru terealisasi Rp497,92 miliar atau 1,05% dari pagu, turun 62,70% secara tahunan.
Kota Banjarmasin mencatat realisasi belanja tertinggi secara persentase, yakni 2,3% dari pagu, sedangkan Pemprov Kalsel merealisasikan belanja tertinggi secara nominal sebesar Rp69,02 miliar.
Dukungan bagi UMKM: Penyaluran KUR dan Pembiayaan UMi
Dalam mendukung pemberdayaan UMKM, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Selatan hingga 31 Januari 2025 mencapai Rp143,56 miliar untuk 3.021 debitur. Namun, angka ini mengalami penurunan sebesar 62,9% dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
Penyaluran KUR tertinggi terjadi di Kota Banjarmasin dengan total Rp27,91 miliar untuk 493 debitur. Sementara itu, BRI menjadi lembaga keuangan dengan realisasi KUR tertinggi, menyalurkan Rp128,28 miliar kepada 2.849 debitur.
Di sisi lain, penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mengalami penurunan signifikan. Hingga Januari 2025, realisasinya hanya Rp80 juta kepada 4 debitur, turun 98,05% dibandingkan tahun lalu. Kabupaten Tanah Laut menjadi satu-satunya daerah di Kalsel yang telah merealisasikan penyaluran pembiayaan UMi.
Secara keseluruhan, perekonomian Kalimantan Selatan di awal tahun 2025 masih menunjukkan pertumbuhan yang stabil, meski terdapat tekanan pada penerimaan negara dan kinerja APBD. Kebijakan efisiensi belanja serta dorongan bagi sektor UMKM diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.