BANJARBARU – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) kembali didatangi aksi demonstrasi dari tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM), Kamis (12/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa secara kompak menyuarakan sejumlah persoalan hukum dan dugaan tindak pidana korupsi di Kalimantan Selatan yang hingga kini dinilai belum menunjukkan perkembangan penanganan yang jelas.
Ada sejumlah kasus yang menjadi sorotan tajam para demonstran. Mulai dari perkara PT Bangun Banua Perseroda dengan dugaan kerugian negara mencapai lebih dari Rp42 miliar, dugaan keterlibatan oknum jaksa dalam proyek, kasus pembuatan film di Kabupaten Tanah Laut, hingga proyek pembangunan perumahan di Kabupaten Kotabaru senilai lebih dari Rp26 miliar yang disebut belum selesai dan mulai mengalami kerusakan.
Salah satu sorotan utama datang dari persoalan PT Bangun Banua Perseroda. Para pengunjuk rasa mempertanyakan kelanjutan penanganan perkara tersebut, mengingat sudah hampir satu tahun sejak dilakukan penggeledahan, namun menurut mereka belum terlihat perkembangan signifikan terkait peningkatan status perkara.
Padahal, berdasarkan informasi yang disampaikan dalam aksi, dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai lebih dari Rp42 miliar berdasarkan audit BPK RI.
Mereka mendesak Kejati Kalsel memberikan penjelasan terbuka mengenai sejauh mana proses penyelidikan maupun penyidikan perkara tersebut. Jangan sampai penanganan kasus yang menyangkut uang negara justru menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Sementara itu, LSM KAKI Kalsel yang diketuai H. Ahmad Husaini, SH, MH, MA, turut menyuarakan dugaan adanya oknum jaksa yang bermain dalam proyek. Persoalan ini dinilai perlu mendapat perhatian serius dari jajaran pengawasan Kejaksaan agar tidak menimbulkan persoalan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Tak hanya itu, LSM BABAK juga menyoroti kasus pembuatan film oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Mereka mempertanyakan penanganan perkara tersebut karena hingga saat aksi berlangsung belum ada tersangka yang diumumkan, meskipun menurut pihak demonstran telah ditemukan adanya kerugian negara.
Sorotan berikutnya datang dari Bung Tungku, perwakilan LSM Anak Kaki Gunung Sebatung dari Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru.
Ia menyampaikan dugaan persoalan pembangunan perumahan yang dilaksanakan sejak 2024 dengan nilai anggaran lebih dari Rp26 miliar. Ironisnya, hingga 2026 proyek perumahan yang dibangun oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kotabaru tersebut disebut belum juga rampung.
Bahkan, bangunan yang belum lama dikerjakan itu dikabarkan mulai mengalami kerusakan, meskipun usianya baru sekitar dua tahun.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas pekerjaan, pengawasan proyek, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara. Para demonstran meminta aparat penegak hukum tidak tinggal diam dan segera menelusuri dugaan persoalan tersebut.
Dalam aksi itu, ketiga LSM menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan sekadar menyampaikan aspirasi, melainkan meminta adanya langkah nyata dari Kejati Kalsel dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung.
"Kami hanya meminta pihak Kejaksaan Tinggi Kalsel dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan agar lebih cepat bertindak dan memeriksa kasus-kasus ini. Kami ingin semuanya ditangani secara transparan, jangan sampai persoalan yang sudah disuarakan masyarakat justru berlarut-larut tanpa kejelasan."
Mereka juga menilai momentum kedatangan Jamwas dari Kejaksaan Agung ke Kejati Kalsel harus dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap berbagai persoalan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Menurut para demonstran, pengawasan internal Kejaksaan sangat penting untuk memastikan tidak ada oknum yang menyalahgunakan kewenangan serta memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti secara profesional.
Menanggapi aksi tersebut, Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Kalsel menyampaikan bahwa pihaknya akan berupaya bekerja lebih giat, terutama dalam memperhatikan kasus-kasus yang disampaikan oleh para peserta aksi.
Ia juga meminta agar para demonstran dapat menyerahkan data dan bukti yang valid terkait dugaan tindak pidana korupsi maupun persoalan hukum lainnya agar dapat menjadi bahan bagi pihak Kejaksaan.
"Kami akan bekerja lebih giat lagi, terutama terkait kasus-kasus yang disampaikan kawan-kawan aksi. Kalau bisa, kami diberikan data yang valid terkait dugaan korupsi yang disampaikan," ungkapnya.
Aksi tiga LSM tersebut menjadi pengingat bahwa masyarakat masih menaruh perhatian besar terhadap penegakan hukum di Kalimantan Selatan. Publik tidak hanya membutuhkan pernyataan bahwa laporan akan ditindaklanjuti, tetapi juga mengharapkan adanya perkembangan nyata yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kini publik menunggu: apakah berbagai persoalan yang disuarakan tiga LSM ini akan segera mendapatkan kejelasan, atau kembali menjadi daftar panjang kasus yang terus dipertanyakan masyarakat?
Transparansi, kepastian hukum, dan keberanian menindaklanjuti setiap dugaan penyimpangan menjadi tuntutan utama yang disampaikan para demonstran kepada Kejati Kalsel dan Kejaksaan Agung.