Puluhan Proyek Belum Dibayar, Ketum OMBB Soroti Kinerja BPKAD Kota Bengkulu

BENGKULU – Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu menjadi sorotan tajam publik, menyusul belum dibayarkannya puluhan paket proyek tahun anggaran 2024, khususnya di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Hingga April 2025, proyek-proyek tersebut masih berstatus terutang dan belum jelas kapan akan dilakukan pencairan.

Salah seorang kontraktor pelaksana yang enggan disebutkan namanya mengaku sangat dirugikan akibat ketidakpastian ini. Ia mengungkapkan bahwa sebagian paket proyek sudah ada yang dibayar, namun sebagian besar lainnya belum, tanpa penjelasan yang transparan dari pihak BPKAD.

“Kami merasa dirugikan dengan kondisi ini. SPPD-nya ada, tapi pencairan tidak dilakukan. Beberapa paket malah sudah dibayar, sementara kami terus disuruh menunggu dengan alasan yang tidak masuk akal,” keluhnya saat ditemui pada Senin (8/4/2025).

Keluhan ini pun akhirnya sampai ke telinga Ketua Umum Organisasi Masyarakat Maju Bersama Bengkulu (OMBB), M. Diamin. Ia menyayangkan lambannya respons dan proses pencairan dari BPKAD Kota Bengkulu, serta menduga adanya kejanggalan dalam proses pencairan yang tidak merata.

“Kami menerima banyak laporan dari para kontraktor terkait dugaan kongkalikong dalam pencairan proyek. Jika benar, ini sangat merugikan dunia usaha dan berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegas M. Diamin.

Ia juga menilai tidak seharusnya alasan belum rampungnya pemberkasan dari beberapa OPD dijadikan dalih untuk menunda pembayaran proyek-proyek yang telah diselesaikan oleh kontraktor.

“Itu alasan yang tidak masuk akal. Seharusnya yang sudah lengkap dan memenuhi syarat segera dicairkan,” tambahnya.

Sebagai bentuk respons dan tekanan terhadap pemerintah kota, OMBB menyatakan akan mendampingi para kontraktor dan menggelar aksi damai dalam waktu dekat apabila BPKAD dan Pemkot Bengkulu tidak segera menyelesaikan pembayaran tersebut.

“Kami akan turun ke jalan, menggelar unjuk rasa damai di Kantor Wali Kota dan BPKAD jika permasalahan ini terus dibiarkan,” pungkas M. Diamin.

Hingga berita ini diturunkan, pihak BPKAD Kota Bengkulu belum memberikan keterangan resmi terkait polemik ini. Sementara para kontraktor berharap agar pembayaran segera dilakukan, agar roda pembangunan dan ekonomi daerah tetap berjalan tanpa hambatan.

( BA / Agus MR )