"Sabang bisa menjadi pusat ekonomi yang menguntungkan bagi Aceh dan Indonesia, jika dikelola dengan serius. Setiap tahun, sekitar 96.000 kapal melintasi Selat Malaka, namun potensi Sabang sebagai pelabuhan transit dan ekspor-impor masih belum tergarap maksimal," ujar Nur.
Menurutnya, letak geografis Sabang yang sangat strategis seharusnya menjadi keunggulan tersendiri bagi Aceh dalam peta perdagangan global. Kapal-kapal barang yang melintasi Selat Malaka bahkan kerap singgah di pelabuhan internasional Sabang, namun belum ada langkah konkret dari pemerintah untuk memaksimalkan peluang tersebut.
Aceh sendiri memiliki beragam komoditas unggulan yang berpotensi besar di pasar ekspor, mulai dari kopi Gayo, kelapa sawit, kakao, hingga hasil perikanan seperti tuna, lobster, dan udang. Namun, lemahnya infrastruktur dan belum adanya jalur perdagangan yang terintegrasi menjadi hambatan utama.
"Potensi ini akan sia-sia jika tidak didukung kebijakan pemerintah pusat yang berpihak kepada daerah. Penguatan infrastruktur dan kebijakan insentif ekspor menjadi kunci utama agar Aceh bisa bersaing di pasar global," tambah Nur.
Dalam upaya mendukung kemajuan ekonomi, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), juga tengah merancang pembangunan rumah sakit bertaraf internasional bekerja sama dengan investor asal Malaysia, dr. Fetrik. Rumah sakit ini nantinya diharapkan dapat melayani kebutuhan kesehatan kru kapal dan wisatawan asing yang datang ke Sabang.
"Ini adalah langkah strategis untuk menciptakan kemandirian daerah, baik dari sisi ekonomi maupun layanan kesehatan," ujar Mualem.
Namun demikian, Forbina menyayangkan adanya kebijakan pemangkasan anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) hingga 62%. Menurut Nur, kebijakan tersebut kontraproduktif dan berpotensi menghambat upaya peningkatan investasi serta pengembangan kawasan Sabang.
"BPKS seharusnya menjadi ujung tombak dalam mengelola dan mempromosikan kawasan Sabang. Oleh karena itu, pemotongan anggaran sangat tidak tepat. Pemerintah pusat harusnya memperkuat, bukan justru melemahkan," tegas Nur.
Forbina mendesak pemerintah pusat untuk mengambil langkah konkret dalam mewujudkan visi besar Sabang sebagai pusat ekonomi global, bukan sekadar retorika pembangunan semata.
"Sudah saatnya pemerintah hadir dan serius membangun Aceh. Kami meminta Presiden agar memberi dukungan nyata, tidak hanya dari sisi anggaran, tetapi juga dari kebijakan strategis dan keberpihakan politik pembangunan," tutup Nur.
Dengan potensi sumber daya alam, posisi geografis yang menguntungkan, dan dukungan dari pemangku kepentingan lokal, Sabang dan Aceh secara keseluruhan berpeluang besar untuk kembali menjadi pintu gerbang ekonomi Indonesia di kancah internasional. ( Saiful )