Musrenbang kali ini dihadiri oleh puluhan peserta, termasuk lurah se-Banjarmasin Selatan, perwakilan SKPD tingkat wilayah, anggota Komisi III DPRD, TP-PKK, Dinas PUPR, LPMK, PDAM, PLN, Damkar, akademisi, pengusaha, perwakilan difabel, serta masyarakat setempat.
Dalam musyawarah tersebut, terdapat 11 usulan prioritas yang terdiri atas usulan fisik dan nonfisik. Usulan nonfisik mendominasi, mencakup pelatihan menjahit pakaian wanita, pembuatan kue dan roti, perbaikan jalan, pelatihan komputer, serta pelatihan servis motor.
Fokus pada Pengelolaan Sampah dan Penanggulangan Banjir
Camat Banjarmasin Selatan, Firdaus, menampilkan video dokumentasi upaya pengelolaan sampah yang telah dilakukan oleh berbagai kelurahan. Beberapa inisiatif yang telah berjalan antara lain pembuatan kompos, daur ulang plastik, serta pemilahan sampah di tingkat kelurahan.
"Pemilahan sampah di sembilan kelurahan sudah disiapkan. ASN di kelurahan dan kecamatan juga telah diarahkan untuk memilah sampah dan mengirimnya ke bank sampah terdekat. Masyarakat pun dapat mengajukan pembentukan bank sampah ke kelurahan dengan surat tembusan ke Dinas Lingkungan Hidup agar mendapatkan pembinaan," jelas Firdaus.
Namun, dalam sesi tanya jawab, sejumlah permasalahan krusial turut disampaikan oleh peserta, seperti rehabilitasi sungai untuk menanggulangi banjir, pelebaran jalan, serta tingginya angka kecelakaan lalu lintas.
Salah satu wilayah yang terdampak cukup parah saat banjir adalah Pemurus Dalam. Aliran sungai di daerah tersebut hanya memungkinkan air mengalir satu arah, sehingga ketika hujan deras, air meluap dan menyebabkan banjir yang menghambat aktivitas ribuan pelajar.
"Ada usulan agar dibentuk petugas khusus untuk menjaga sungai dari pembangunan rumah liar di bantaran sungai serta mencegah penyempitan aliran air. Kami berharap Dinas PUPR bisa mendengar dan menangani masalah ini," tambah Firdaus.
Wali Kota: Pembangunan Infrastruktur Sudah Merata, Namun Ada Tantangan
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Ibnu Sina menilai bahwa pembangunan di Banjarmasin Selatan telah berjalan cukup merata, baik dalam aspek infrastruktur jalan, jembatan, titian, maupun peningkatan sumber daya manusia.
Namun, salah satu aspirasi masyarakat yang masih menjadi tantangan adalah pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Banjarmasin Selatan. Menurut Ibnu Sina, meskipun SMK berperan penting dalam mencetak tenaga kerja terampil, pembangunan sekolah kejuruan merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
"Ada permintaan agar lahan disediakan oleh Pemkot, tetapi kita masih harus menghitung kembali apakah memungkinkan dengan kondisi anggaran yang cukup ketat," ujar Ibnu Sina.
Darurat Sampah, Wali Kota Minta Kecamatan Prioritaskan Infrastruktur Persampahan
Menanggapi status darurat sampah, Wali Kota Ibnu Sina meminta pihak kecamatan untuk memprioritaskan penguatan infrastruktur persampahan di setiap kelurahan.
"Saat ini, baru sembilan dari 12 kelurahan di Banjarmasin Selatan yang memiliki tempat pemilahan sampah. Kita perlu memastikan bahwa setiap kelurahan memiliki tempat pemilahan agar dapat mengurangi timbunan sampah di kota ini," tegasnya.
Ia juga mengusulkan agar lahan milik Pemkot, kecamatan, atau masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai tempat pemilahan sampah guna meminimalisir dampak lingkungan dan memperkuat program pengelolaan sampah.
Kesimpulan: Sinergi dan Komitmen untuk Banjarmasin Selatan yang Lebih Baik
Musrenbang Kecamatan Banjarmasin Selatan ini menjadi momentum bagi pemangku kepentingan untuk menyelaraskan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan 11 usulan prioritas, perhatian utama masih tertuju pada penanggulangan banjir, rehabilitasi sungai, pengelolaan sampah, serta peningkatan sarana pendidikan dan keterampilan masyarakat.
Diharapkan, hasil Musrenbang ini dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat Banjarmasin Selatan.