Operasi senyap namun mengejutkan tersebut berlangsung pada Senin (8/6/2026), dan langsung mengguncang roda pemerintahan di Bumi Serasan Sekundang. Tak hanya mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyegel beberapa ruangan strategis di Kantor Bupati Muara Enim, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hingga Rumah Dinas Bupati.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya operasi tangkap tangan tersebut.
"Terkait dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dari pihak swasta," ujar Budi kepada wartawan, Senin (8/6/2026).
Ia menjelaskan, dugaan suap tersebut berkaitan dengan pengadaan-pengadaan yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
"KPK mengamankan sepuluh orang. Lima orang dari unsur Pemkab Muara Enim, salah satunya Bupati. Kemudian lima orang lainnya dari pihak swasta," ungkapnya.
Meski telah diamankan, seluruh pihak yang terjaring OTT masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk menentukan dan mengumumkan status hukum mereka.
Delapan Ruangan Strategis Disegel
Seiring operasi tangkap tangan tersebut, tim penyidik KPK bergerak cepat melakukan penyegelan terhadap sejumlah ruangan yang diduga berkaitan dengan perkara yang tengah diusut.
Informasi yang dihimpun menyebutkan sedikitnya delapan ruangan strategis disegel.
Di lingkungan Kantor Bupati Muara Enim, ruangan yang disegel meliputi Ruang Kerja Bupati, Ruang Tunggu Bupati, serta Ruang Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Muara Enim.
Sementara di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, lima ruangan yang dipasangi garis penyegelan KPK yakni ruang Sekretaris, Bidang Perencanaan, Bidang Keuangan, Bidang Sarana dan Prasarana, serta Bidang Kebudayaan.
Tak hanya itu, Rumah Dinas Bupati Muara Enim juga ikut menjadi sasaran penyegelan oleh tim antirasuah.
Pagi Pimpin Apel, Siang KPK Bergerak
Ironisnya, beberapa jam sebelum operasi berlangsung, Bupati Edison masih terlihat menjalankan aktivitas pemerintahan seperti biasa. Ia bahkan memimpin Apel Bulanan dan kegiatan Kick-Off program pemerintah daerah.
Namun suasana berubah drastis ketika belasan penyidik KPK yang terbagi dalam dua tim mulai bergerak ke sejumlah lokasi penting dengan pengawalan aparat kepolisian.
Sekitar pukul 14.00 WIB, tim pertama mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan penyegelan. Pada waktu yang hampir bersamaan, tim lainnya bergerak menuju Kantor Bupati dan Rumah Dinas Bupati.
Sekitar pukul 15.54 WIB, penyidik kembali melakukan penyegelan di Ruang Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Muara Enim.
Kehadiran penyidik KPK yang bergerak cepat dan tertutup membuat suasana perkantoran mendadak tegang. Aparatur sipil negara tampak terkejut dengan operasi yang berlangsung di sejumlah titik penting tersebut.
Nama Pejabat Ikut Terseret
Di tengah berkembangnya operasi KPK, beredar informasi bahwa mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim yang kini menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Muara Enim, Rusdi Hairullah, serta Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abi Nurwardani, turut diamankan untuk kepentingan pemeriksaan.
Namun hingga berita ini ditulis, KPK belum memberikan konfirmasi resmi terkait informasi tersebut.
Publik pun mulai mengaitkan penyegelan sejumlah ruangan di Dinas Pendidikan dengan dugaan proyek pengadaan yang sedang dibidik penyidik.
Warga Heboh, Publik Menunggu Penjelasan KPK
Peristiwa ini langsung menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Muara Enim. Banyak warga mendatangi area sekitar lokasi penyegelan untuk menyaksikan aktivitas penyidik KPK.
Sejumlah kalangan menilai OTT terhadap kepala daerah aktif ini menjadi pukulan telak bagi citra pemerintahan daerah yang selama ini menggaungkan transparansi dan tata kelola yang bersih.
Hingga kini KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan. Publik menunggu pengumuman resmi lembaga antirasuah mengenai konstruksi perkara, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, serta nilai dugaan suap yang menyeret petinggi Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Jika dugaan suap pengadaan ini terbukti, maka kasus tersebut berpotensi menjadi salah satu skandal korupsi terbesar yang mengguncang Muara Enim dalam beberapa tahun terakhir.