BANJARBARU – Gelombang desakan terhadap aparat penegak hukum kembali menggema di halaman Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel), Kamis (18/6/2026). Kali ini, giliran LSM Anak Kaki Gunung Sebatung (AKGUS) Kabupaten Kotabaru yang turun ke jalan menuntut pengusutan sejumlah dugaan kasus yang dinilai merugikan keuangan negara dan masyarakat.
Aksi yang dipimpin langsung Ketua LSM AKGUS, Bang Tungku, menyoroti sedikitnya tiga persoalan yang menurut mereka harus segera mendapat perhatian serius Kejati Kalsel, mulai dari dugaan korupsi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Desa, hilangnya mesin pembuat es milik pemerintah, hingga proyek pembangunan jembatan gantung bernilai miliaran rupiah.
Soroti Bimtek Desa, AKGUS Hitung Potensi Anggaran Rp2,376 Miliar
Dalam orasinya, Bang Tungku mempertanyakan pelaksanaan kegiatan Bimtek Desa yang melibatkan hampir seluruh desa di Kabupaten Kotabaru.
Menurutnya, setiap desa diwajibkan mengirim sedikitnya tiga peserta dengan biaya mencapai Rp4 juta per orang.
"Kalau satu orang bayar Rp4 juta, minimal tiga orang per desa, dan jumlah desa mencapai 198 desa, coba hitung sendiri berapa uang yang keluar dari dana desa," tegas Bang Tungku di hadapan massa.
Berdasarkan perhitungannya, total dana yang terserap mencapai sekitar Rp2,376 miliar.
"Rp4 juta dikali tiga orang, dikali 198 desa. Nilainya mencapai Rp2,376 miliar. Ini uang yang sangat besar dan perlu dipertanyakan mekanisme serta manfaat kegiatannya," ujarnya.
AKGUS meminta Kejati Kalsel melakukan penyelidikan menyeluruh guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari dana desa tersebut.
Mesin Pembuat Es Milik Pemprov Kalsel Disebut Hilang
Tak hanya soal Bimtek Desa, AKGUS juga menyoroti keberadaan aset pemerintah berupa mesin pembuat es di kawasan Pelabuhan Perikanan Kotabaru, Jalan Stagen Km 7.
Menurut Bang Tungku, saat dilakukan peninjauan di lokasi, bangunan fasilitas masih berdiri, namun mesin pembuat es yang menjadi inti fasilitas tersebut justru tidak ditemukan.
"Yang terlihat hanya bangunannya saja. Mesin pembuat es yang merupakan aset pemerintah provinsi sudah tidak ada di tempat. Ini harus ditelusuri keberadaannya," katanya.
Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut aset negara yang dibangun menggunakan uang rakyat.
Jembatan Gantung Rp6 Miliar Juga Diminta Diusut
Dalam kesempatan yang sama, AKGUS juga meminta Kejati Kalsel mengusut proyek pembangunan Jembatan Gantung Gentang Timburu, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru.
Proyek yang disebut bernilai sekitar Rp6 miliar itu dinilai perlu diperiksa lebih lanjut guna memastikan pelaksanaannya telah sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang berlaku.
"Jangan sampai proyek yang menggunakan uang negara miliaran rupiah menyisakan persoalan di kemudian hari. Karena itu kami meminta dilakukan penyidikan secara menyeluruh," ujar Bang Tungku.
Kejati Kalsel: Laporan Sudah Ditindaklanjuti
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kalsel, Yuni Prayitno, menegaskan bahwa laporan yang masuk tidak diabaikan dan saat ini masih berproses.
Menurut Yuni, tim kejaksaan telah melakukan sejumlah langkah awal, termasuk pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak terkait.
"Kasus ini sudah kami tindak lanjuti dengan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait sesuai pelaporan yang disampaikan. Saat ini kami masih mencari dan melengkapi dua alat bukti yang cukup untuk menentukan langkah hukum berikutnya," ujar Yuni.
Ia meminta masyarakat memberikan ruang kepada penyidik untuk bekerja secara profesional dalam mengumpulkan alat bukti.
"Kami meminta kepada lembaga kemasyarakatan untuk bersabar. Apabila nantinya telah memenuhi unsur pembuktian dan ditemukan alat bukti yang cukup, tentu akan kami sampaikan secara terbuka kepada rekan-rekan media," tegasnya.
Publik Menunggu Langkah Nyata
Aksi AKGUS menambah panjang daftar laporan masyarakat yang kini menjadi perhatian publik di Kalimantan Selatan. Dugaan penggunaan dana Bimtek Desa senilai Rp2,376 miliar, hilangnya aset mesin pembuat es milik pemerintah, hingga proyek jembatan gantung Rp6 miliar menjadi pekerjaan rumah yang kini ditunggu tindak lanjutnya oleh masyarakat.
Pertanyaannya, apakah sederet laporan tersebut akan berujung pada pengungkapan fakta hukum yang terang benderang, atau justru kembali tenggelam di tengah proses yang panjang? Publik kini menanti langkah nyata aparat penegak hukum.