Ketua SAPA, Fauzan Adami, menyatakan bahwa langkah tersebut menunjukkan kepedulian seorang pemimpin terhadap kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. Ia menekankan bahwa kesejahteraan rakyat, termasuk penyediaan tempat tinggal layak, harus menjadi prioritas dibandingkan fasilitas baru bagi pejabat.
"Kami sangat mengapresiasi keputusan Bupati Bireuen. Ini adalah kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Kami berharap kepala daerah lain di Aceh juga melakukan hal serupa," ujar Fauzan, Kamis (20/3/2025).
Menurutnya, pengadaan mobil dinas baru seharusnya dilakukan secara bertahap dan realistis, misalnya satu unit per tahun, sehingga anggaran dapat lebih banyak dialokasikan untuk program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kebijakan yang Patut Dicontoh
Fauzan menegaskan bahwa pemimpin daerah harus lebih memprioritaskan kesejahteraan rakyat ketimbang kenyamanan pribadi. Ia berharap langkah ini menjadi awal perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat.
"Masih banyak saudara kita di Aceh yang tinggal di rumah tak layak huni. Pemerintah harus hadir dan memberikan solusi nyata. Kebijakan seperti yang dilakukan Bupati Bireuen ini patut kita dukung bersama dan menjadi contoh bagi kabupaten dan kota lain," tambahnya.
SAPA juga menyoroti kondisi keuangan Aceh, yang mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp 317,4 miliar. Menurut mereka, dalam situasi seperti ini, kepala daerah harus lebih selektif dalam menggunakan anggaran dan memastikan dana yang ada digunakan untuk kepentingan masyarakat.
"Kita berharap pemerintah kabupaten dan kota lainnya di Aceh mempertimbangkan ulang rencana pengadaan mobil dinas baru. Sebaiknya, anggaran tersebut dialihkan ke program yang lebih dibutuhkan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, seperti pembangunan rumah dhuafa, perbaikan infrastruktur, atau peningkatan layanan publik," pungkasnya.
Keputusan Bupati Bireuen ini diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain di Aceh untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas fasilitas bagi pejabat.