Sumber dari internal BPMA menegaskan bahwa terdapat sejumlah kejanggalan dalam surat tersebut, yang mengindikasikan bahwa dokumen itu palsu. Salah satu yang mencolok adalah kesalahan dalam penulisan nama.
"Nama beliau yang benar adalah Afrul Wahyuni, bukan Afroel Wahyoeni seperti yang tertulis di surat," ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.
Selain itu, nomenklatur jabatan yang tertera dalam surat juga keliru. Dalam surat tersebut tertulis "Dep Keu & Moneter BPMA", padahal nama resmi jabatannya adalah Deputi Keuangan dan Monetisasi BPMA.
Munculnya surat ini disebut-sebut turut memperkeruh suasana di lingkungan BPMA. Bahkan, ada dugaan bahwa pihak internal terlibat dalam penyebaran hoaks ini.
"Saya pastikan surat itu palsu 1000 persen. BPMA itu koordinatif di level menteri, dan jabatan deputi setara eselon dua. Kalau mau buat hoaks, setidaknya lebih profesional," tegas salah satu kolega Afrul di BPMA yang berinisial IS.
Saat dikonfirmasi terkait beredarnya surat tersebut, Afrul Wahyuni belum memberikan tanggapan hingga berita ini dimuat.
Kasus ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Aceh dan memunculkan spekulasi mengenai motif di balik penyebaran informasi palsu ini.