Suhandy mengungkapkan bahwa hampir di setiap kecamatan yang telah melaksanakan rekapitulasi suara ditemukan berbagai catatan khusus. “Mulai dari adanya pemilih tambahan yang seharusnya tidak terdaftar sebagai pemilih, dugaan praktik politik uang, hingga dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN),” jelas Suhandy, Selasa (2/12).
Menurutnya, semua permasalahan tersebut telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tim Kampanye Paslon Harun-Ichwan juga telah melakukan tabulasi permasalahan terkait Pilkada Madina, termasuk menyangkut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Saipullah Nasution, calon Bupati nomor urut 2, yang menurut mereka bermasalah.
Selain itu, Suhandy juga menyoroti lemahnya kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Madina. Ia menyebutkan banyaknya surat suara tidak sah sebagai bukti gagalnya penyelenggaraan Pilkada. “Partisipasi pemilih yang rendah dan lemahnya pengawasan dari Bawaslu semakin membuat situasi Pemilukada Madina kacau,” ujarnya.
Suhandy juga menyoroti ketidakprofesionalan KPU Daerah yang dianggap telah menggagalkan harapan KPU Pusat untuk menyukseskan Pemilu serentak. Ia berharap gugatan yang diajukan oleh Paslon Harun-Ichwan dapat diterima, sehingga pihak-pihak yang dinilai tidak profesional dapat dikenai sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Kami berharap ada keadilan dalam proses ini, sehingga Pilkada Madina benar-benar mencerminkan demokrasi yang jujur dan adil,” tutupnya.
Penulis : Magrifatulloh
Editor : Lukman Hakim