“Tahun demi tahun, masalah ini selalu terjadi. ASN di Aceh Timur seolah dipaksa untuk bertahan dalam kondisi yang sangat tidak ideal,” ujar Saiful, Jumat (6/12/2024). Ia meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan menyelidiki dugaan penyalahgunaan anggaran yang menyebabkan hak ASN terabaikan.
Keluhan ASN: TPP Belum Dibayarkan 7 Bulan
Salah satu ASN yang bekerja di salah satu dinas di Aceh Timur mengungkapkan bahwa hingga Desember 2024, TPP baru dibayarkan untuk lima bulan pertama. Sisanya, tujuh bulan belum dibayarkan. “Sementara kawan-kawan ASN di Pemko Langsa, pembayaran TPP mereka lancar. Kami merasa sangat iri dengan kondisi tersebut,” ujarnya melalui sambungan telepon, sembari meminta agar identitasnya dirahasiakan.
ASN tersebut menambahkan bahwa meski menjalankan kewajiban dengan disiplin, seperti hadir tepat waktu, mengikuti gotong royong, senam pagi, dan berbagai program lainnya, hak mereka untuk menerima TPP tetap diabaikan. “Kami telah memenuhi kewajiban, tetapi hak kami tidak diberikan. Ini sangat mengecewakan,” ungkapnya dengan nada getir.
Kisah yang lebih memilukan datang dari seorang ASN lainnya yang harus bepergian dari Langsa ke Aceh Timur setiap hari. Ia mengaku pernah hanya mampu menahan lapar dengan air putih karena tidak memiliki cukup uang untuk makan siang. “Situasi ini sangat memprihatinkan. Bagaimana kami bisa bekerja optimal jika kebutuhan dasar kami diabaikan?” katanya.
TPP Adalah Hak ASN yang Dijamin Hukum
Saiful Anwar menegaskan bahwa pemberian TPP memiliki dasar hukum yang jelas, sesuai dengan Permendagri No. 900-4700 Tahun 2020. Tujuan dari TPP adalah untuk meningkatkan kinerja, disiplin, motivasi, dan kesejahteraan ASN. Namun, realitas di Aceh Timur jauh dari harapan.
“Kami menduga ada oknum-oknum tertentu yang sengaja memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi. Ini tidak bisa dibiarkan,” kata Saiful.
Kebutuhan Mendesak Alokasi TPP
Menurut informasi yang diterima, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menunjukkan bahwa alokasi TPP di Aceh Timur hanya tersedia hingga April 2024, termasuk untuk Tunjangan Hari Raya (THR). “Sungguh ironis, baik Pj Bupati maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah ASN, tetapi mengapa mereka terlihat tidak peduli dengan nasib kami?” keluh salah seorang ASN.
ASN tersebut juga menyoroti prioritas anggaran yang dianggap tidak tepat. “Anggaran TPP seharusnya diprioritaskan, bukan dialokasikan untuk hal-hal yang belum mendesak. Ini jelas menunjukkan lemahnya pengelolaan keuangan di daerah,” jelasnya.
Ancaman Mogok Kerja dan Permintaan KPK Turun Tangan
Kekecewaan ASN memuncak hingga mereka merencanakan aksi mogok kerja pada Oktober 2024 jika hak mereka tidak segera dipenuhi. “Kami siap mogok kerja jika hak kami terus diabaikan. Jangan salahkan kami jika situasi ini memengaruhi pelayanan publik,” tegas salah seorang ASN.
Mereka juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran di Pemkab Aceh Timur. “Kami mendesak KPK untuk segera bertindak. Jangan biarkan ASN menjadi korban dari kebijakan anggaran yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Saiful Anwar.
Harapan untuk Perubahan
Para ASN berharap agar Pj Bupati Aceh Timur segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini. “Kami hanya ingin hak kami diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan biarkan masalah ini terus berlarut-larut,” harap mereka.
Dengan situasi yang semakin memanas, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur diharapkan segera memberikan solusi agar kesejahteraan ASN dapat terjamin, dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Tags
Desak Penyelesaian
DPC Aceh Timur
Dugaan Ketidakpedulian
Keterlambatan Pembayaran
Ketua LAKI
Tim Anggaran
TPP ASN