"Setiap kali Kejagung mengungkap kasus-kasus besar, serangan semacam ini muncul. Polanya selalu sama, isu-isu lama dimainkan kembali secara terorganisasi," ujar Masriadi dalam keterangannya, Sabtu (15/3).
Dugaan Serangan Balik Pasca Pengungkapan Korupsi Minyak Mentah
Masriadi mengamati bahwa serangan terhadap Kejagung semakin masif setelah institusi tersebut mengungkap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Fitnah terhadap petinggi Kejaksaan kembali beredar luas di media sosial, termasuk adanya pelaporan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, pelaporan terhadap seorang pejabat hukum adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang, tetapi publik juga berhak mempertanyakan motif di baliknya.
"Mengapa laporan itu muncul justru saat Kejagung sedang menangani kasus besar? Ini bisa dibaca sebagai bentuk serangan balik koruptor terhadap Kejaksaan," katanya.
Masriadi menegaskan bahwa koruptor dan jaringan mereka pasti merasa terancam dengan langkah-langkah tegas yang diambil Kejagung dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, mereka berusaha menggembosi institusi hukum dengan berbagai cara, termasuk serangan opini di media dan upaya melemahkan figur kunci dalam penyidikan.
Dampak Serangan terhadap Kejagung
Ia memperingatkan bahwa fenomena serangan balik koruptor dapat berdampak luas, mulai dari memengaruhi soliditas penegakan hukum, mengganggu sinergi antar-lembaga, hingga membentuk opini publik yang menurunkan kepercayaan terhadap Kejagung.
"Kita harus waspada. Jika tidak ditangkal dengan baik, serangan ini bisa menghambat kinerja Kejagung dalam menuntaskan kasus-kasus megakorupsi," tegasnya.
Masriadi juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap Kejagung agar tetap fokus dalam menjalankan tugasnya.
"Kejagung adalah salah satu lembaga yang masih menjadi harapan publik dalam pemberantasan korupsi. Prestasinya dalam mengungkap berbagai kasus besar sudah terbukti, maka harus kita dukung," katanya.
Imbauan agar KPK dan Kejagung Bersinergi
Terkait pelaporan terhadap Jampidsus ke KPK, Masriadi berharap agar KPK tidak terjebak dalam permainan pihak-pihak yang ingin melemahkan Kejagung. Ia justru mendorong kedua lembaga hukum ini untuk berkolaborasi dalam memberantas mafia berkedok bisnis yang telah merugikan hak-hak masyarakat.
"KPK dan Kejagung harus bersinergi dalam memberantas korupsi. Serangan bertubi-tubi ini bisa memengaruhi psikologis pejabat di Kejagung, khususnya Jampidsus. Maka dari itu, dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan," pungkas Masriadi.
Saat ini, publik berharap Kejagung tetap konsisten dalam mengungkap kasus-kasus korupsi berskala besar dan tidak terpengaruh oleh serangan yang berupaya melemahkan institusi penegak hukum. (Rmol)