PASANG SPANDUK DI LAHAN PERKANTORAN DPRD KALSEL, PONIRAN DKK TEGASKAN TANAH MILIK MEREKA! TINGGAL TUNGGU EKSEKUSI PENGADILAN

BANJARBARU – Persoalan sengketa tanah yang menjadi lokasi rencana pembangunan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali menjadi perhatian. Pihak Poniran dkk bersama Kantor Hukum Pasaribu Silaban & Partners mengambil langkah dengan memasang spanduk pemberitahuan di atas lahan yang berada di kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Sabtu (21/11/2026) sekitar pukul 17.00 WITA.

Spanduk berukuran besar tersebut dipasang tepat di depan halaman lahan yang direncanakan menjadi lokasi perkantoran DPRD Kalsel. Tulisan mencolok berwarna merah pada spanduk itu secara tegas berbunyi: "PEMBERITAHUAN TANAH INI MILIK PONIRAN DKK."

Tak sekadar pemberitahuan, spanduk tersebut juga mencantumkan sejumlah nomor putusan pengadilan yang menjadi dasar klaim pihak Poniran dkk atas objek tanah yang disengketakan.

Adapun putusan yang dicantumkan meliputi:

  1. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN.Bjb.
  2. Putusan Nomor 44/PDT/2025/PT.BJM.
  3. Putusan Nomor 5269 K/PDT/2025

Dalam spanduk itu juga terdapat sejumlah peringatan terkait penguasaan tanah, larangan melakukan perusakan, penghancuran maupun tindakan yang dapat menghilangkan barang milik pihak lain, serta imbauan agar setiap tindakan terhadap objek tanah menghormati putusan pengadilan dan ketentuan perundang-undangan.

Jhon Silaban, SH, dari Kantor Hukum Pasaribu Silaban & Partners menegaskan bahwa pemasangan spanduk tersebut bukanlah bentuk tindakan provokatif, melainkan sebatas pemberitahuan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait mengenai status serta klaim kepemilikan tanah berdasarkan putusan pengadilan yang mereka miliki.

"Spanduk ini hanya pemberitahuan saja. Kami saat ini tinggal menunggu Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk melaksanakan eksekusi terhadap lahan tersebut," tegas Jhon Silaban.

Pemasangan spanduk ini sekaligus menjadi penegasan bahwa pihak Poniran dkk masih memperjuangkan pelaksanaan putusan pengadilan atas objek tanah yang selama ini menjadi sengketa.

Kini perhatian tertuju kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru. Pihak Poniran dkk melalui kuasa hukumnya menyatakan menunggu tahapan eksekusi agar putusan pengadilan dapat ditindaklanjuti secara nyata di lapangan.( Tim Redaksi K-24 )

Lebih baru Lebih lama