Berita Hukum
![]() |
| Jampidum Dr. Fadil Zumhana |
1.
Tersangka Agus
Ibrahim bin Abdul Hanan dari Kejaksaan Negeri Majalengka, yang disangka
melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
2.
Tersangka Fahrijal Abdul Jafar als Rijal bin Jamaludin,
dari Kejaksaan Negeri Cimahi, yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1)
KUHP tentang Penadahan.
3.
Tersangka Jhonny
Wulur als Joni bin Alex Wulur (Alm) dari Kejaksaan Negeri Cimahi, yang
disangka melanggar Pasal Pasal 311 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik atau kedua
Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik atau ketiga Pasal 335 KUHP tentang Perbuatan
Tidak Menyenangkan.
4.
Tersangka Sandi
bin Amin dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung, yang disangka melanggar
Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
5.
Tersangka Muhammad
Sofyan Alamsyah bin Asep Herwin Permana dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung,
yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
6.
Tersangka Gunawan
als Ugun bin Rohanda dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung, yang disangka
melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
7.
Tersangka Achmad
Dani Aryansyah bin Suparno dari Kejaksaan Negeri Surabaya, yang disangka
melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
8.
Tersangka Ananda
Achmad Ghofar bin Imam Saifudin dari Kejaksaan Negeri Surabaya, yang
disangka melanggar Pasal 362 jo. Pasal 53 KUHP tentang Pencurian.
9. Tersangka Radito Raharjo alias Dito dari
Kejaksaan Negeri Surabaya yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP
tentang Penganiayaan.
10. Tersangka Sutarji bin Harjosumarto dari
Kejaksaan Negeri Surabaya, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
11.
Tersangka Galuh Firmansyah bin (Alm) Tejo Kurniawan dari Kejaksaan Negeri Surabaya, yang disangka
melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
12. Tersangka Mohammad Hasan bin Misdi dari
Kejaksaan Negeri Surabaya, yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang
Penadahan.
13.
Tersangka Suyono
dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP
tentang Pencurian.
14. Tersangka Yono alias Yon bin Sampurno dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, yang
disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
15.
Tersangka Sony
Budianto alias Kebo bin Kabul dari Kejaksaan Negeri Nganjuk, yang disangka
melanggar Pasal 480 Ayat (1) tentang Penadahan.
16. Tersangka Rudi bin Bulu dari Kejaksaan Negeri Bulukumba,
yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
17. Tersangka Muh. Aslam DJ dari Kejaksaan Negeri Makssar,
yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP
tentang Penggelapan.
18. Tersangka Ti’no Dg Cangku binti Rajilong Dg Lolo dari Kejaksaan Negeri Takalar, yang disangka melanggar
Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
19.
Tersangka Hariyanto
bin Giyono dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, yang disangka melanggar
Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
20.
Tersangka M. Faisal bin Djam Haris dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, yang disangka
melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau 372 KUHP tentang Penggelapan.
21. Tersangka Engga alias Engga bin Matsani dari
Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang
Pencurian.
22.
Tersangka Rahman
Ishak bin Roni Rozaili dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, yang disangka melanggar Pasal 378
KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penipuan.
23.
Tersangka Ridwan
Arifin bin Toni Salim dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, yang disangka melanggar Pasal 378
KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penipuan.
24.
Tersangka Rustam
Efendi alias Endot dari Kejaksaan Negeri Ambon, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1)
KUHP tentang Penganiayaan.
Alasan pemberian penghentian penuntutan
berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:
·
Telah
dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban
sudah memberikan permohonan maaf;
·
Tersangka
belum pernah dihukum;
·
Tersangka
baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
·
Ancaman
pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
·
Tersangka
berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
·
Proses
perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa
tekanan, paksaan, dan intimidasi;
· Tersangka
dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena
tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;
·
Pertimbangan
sosiologis;
·
Masyarakat
merespon positif.
