“Pemilihan Walikota Banjarbaru ini sejatinya dirancang hanya untuk memenangkan satu pasangan calon. Jika bukan karena putusan MK yang memberikan ruang bagi rakyat, suara rakyat mungkin telah dirampok,” ujar Haji Deni. Ia juga menyebut bahwa upaya membungkam kedaulatan rakyat ini merupakan bentuk kezaliman yang harus dilawan.
Haji Deni optimistis bahwa mayoritas masyarakat Banjarbaru menolak ketidakadilan ini. "Insyaallah suara yang melawan kezaliman ini mencapai lebih dari 70%. Kini saatnya kita memulai proses hukum dengan maju ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta pembatalan hasil pilkada yang memenangkan salah satu pasangan calon," katanya.
Lebih lanjut, Haji Deni menyoroti peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pilkada ini. Ia menuding KPU, baik di tingkat kota, provinsi, maupun pusat, tidak menjalankan aturan pemilu sesuai undang-undang. “Jika ada calon tunggal melawan kotak kosong, suara rakyat yang tidak mendukung calon tersebut seharusnya tidak dinyatakan tidak sah. Namun, kenyataannya, aturan ini tidak dilaksanakan,” ujarnya.
Untuk itu, Haji Deni mengajak masyarakat Banjarbaru, khususnya para tokoh dan lembaga pemantau pemilu, untuk menggalang dukungan. Ia menilai pentingnya persatuan masyarakat dalam memperjuangkan demokrasi yang sehat dan adil.
“Sebagai masyarakat terdidik, mari kita tunjukkan bahwa Banjarbaru bisa berdemokrasi dengan elegan. Kumpulkan dukungan, ajukan gugatan, dan minta MK untuk memerintahkan pemungutan suara ulang. Rakyat Banjarbaru harus menentukan siapa yang akan menjadi walikota, bukan oligarki atau pihak lain,” tegasnya.
Seruan Haji Deni ini diharapkan menjadi pemicu gerakan kolektif masyarakat Banjarbaru untuk memperjuangkan hak-haknya dalam pilkada. Baginya, ini bukan hanya tentang hasil pemilu, melainkan juga soal menjaga martabat dan kedaulatan rakyat.
( Tim Redaksi K24 )